TUGAS SOFTSKILL

TUGAS SOFTSKILL

 Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka.Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Pertumbuhan ekonomi (%)	7,24	6,95	6,46	6,50	7,54	8,22	7,98	4,65
Tingkat Inflasi (%)	9,93	9,93	5,04	10,18	9,66	8,96	6,63	11,60
Neraca pembayaran (US$)	2,099	1,207	1,743	741	806	1,516	4,451	-10,021
Neraca perdagangan	5,352	4,801	7,022	8,231	7,901	6,533	5,948	12,964
Neraca berjalan	-3,24	-4,392	-3,122	-2,298	-2,96	-6,76	-7,801	-2,103
Neraca modal	4,746	5,829	18,111	17.972	4,008	10,589	10,989	-4,845
Pemerintah (neto)	633	1,419	12,752	12,753	307	336	-522	4,102
Swasta (neto)	3,021	2,928	3,582	3,216	1,593	5,907	5,317	-10,78
PMA (neto)	1,092	1,482	1,777	2,003	2,108	4,346	6,194	1,833
Cadangan devisa akhir tahun (US$)	8,661	9,868	11.611	12,352	13,158	14,674	19,125	17,427
(bulan impor nonmigas c&f)	4,7	4,8	5,4	5,4	5,0	4,3	5,2	4,5
Debt-service ratio (%)	30,9	32,0	31,6	33,8	30,0	33,7	33,0
Nilai tukar Des. (Rp/US$)	1,901	1,992	2,062	2,11	2,2	2,308	2,383	4.65
APBN* (Rp.milyar)	3,203	433	-551	-1,852	1,495	2,807	818	456

*Tahun anggaran

Sumber : BPS,Indikator ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia;

                World Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998

            Menanggapi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai merosot sejak bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi dengan memperlebar rentang intervensi. Namun pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan. Tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai terendah hingga saat itu, yakni dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar AS. BI akhirnya menghapuskan rentang intervensi dan pada akhirnya rupiah turun ke Rp2.755,00 per dollar AS. Tetapi terkadang nilai rupiah juga mengalami penguatan beberapa poin. Misalnya, pada bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai Rp10.550,00 untuk satu dollar AS, walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan Februari sempat menembus Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode Agustus 1997-1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada bulan Juli 1998, yakni mencapai nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dollar AS. Sedangkan dari bulan September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan Rp11.000,00 per dollar AS. Selama periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan mata uang-mata uang Negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami depresiasi terhadap dolar AS selama periode tersebut.

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Beberapa Negara Asia : 30/6/97-8/5/98

Negara	US$/100 Uang lokal 6/30’97	12/31’97	Perubahan (%) 6/30-12/31	5/8’98	Perubahan (%) 1/1-5/8’98	Perubahan Kumulatif (%) 6/30’97-5/8’98
Thailand	4,05	2,08	-48,7	2,59	24,7	-36
Malaysia	39,53	25,70	-35,0	26,25	2,1	-33,6
Indonesia	0,04	0,02	-44,0	0,01	-53,0	-73,8
Filipina	3,79	2,51	-33,9	2,54	1,3	-33,0
Hongkong	12,90	12,90	0,0	12,90	0,0	0,0
Korea Selatan	0,11	0,06	-47,7	0,07	21,9	-36,2
Taiwan	3,60	3,06	-14,8	3,10	1,2	-13,8
Singapura	69,93	59,44	-15,0	61,80	4,0	-11,6

Sumber :Goldstein (1998)

Sebagai konsekuensinya, BI pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan demikian, BI tidak melakukan intervensi lagi di pasar valuta asing, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERAN IMF DALAM MENGATASI KRISIS

            Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani sendiri masalah krisis ini. Namun setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk meningkatkan kembali nilai tukar rupiah, tanggal 8 Oktober1997 pemerintah resmi akan meminta bantuan kepada IMF. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial (Fischer 1998b). Kemudian antara Indonesia dan IMF membuat nota kesepakatan, terdiri atas 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural, yang ditandatangani bersama.

            Butir-butir dalam kebijakan fiskal meliputi, tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang, usaha-usaha untuk mengurangi pengeluaran, seperti menghilangkan subsidi BBM dan listrik serta membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan pemerintah dengan penangguhan PPN dan fasilitas pajak serta bea cukai, mengenakan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN dan memperbanyak objek pajak.

            Namun kesepakatan itu gagal, karena syarat-syarat dari IMF dirasa berat oleh Indonesia. Maka dari itu dilakukanlah negosiasi dan dihasilkan kesepakatan yang ditandatangani 15 Januari 1998. Pokok-pokok dari program IMF itu antara lain, kebijakan makro ekonomi yang terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta nilai tukar, kemudian restrukturisasi sektor keuangan yang terdiri dari program restrukturisasi bank dan memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan, dan yang terakhir adalah reformasi structural yang terdiri dari perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan swastanisasi, social safety net dan lingkungan hidup.

            Pelaksanaan kesepakatan kedua ini kembali menghadapi bebagai hambatan, kemudian diadakan negosiasi ulang yang menghasilkan Supplementary Memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Strategi yang akan dilaksanakan adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia, memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan, memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan swasta, dan yang terakhir adalah mengembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bangkit kembali.

Sedangkan ke tujuh appendix itu antara lain, kebijakan moneter dan suku bunga, pembangunan sektor perbankan, bantua anggaran pemerintah untuk golongan lemah, reformasi BUMN dan swastanisasi, reformasi structural, restrukturisasi utang swasta, dan hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis.

Hukum ekonomi berfungsi agar permasalahan ekonomi dapat diatur agar  pemanfaatan sumber daya alam dapat sesuai dengan keadilan.  Selain itu manfaat lainnya agar semua pihak merasakan keadilan dan tidak terjadi perselisihan diantara para pelaku ekonomi. Di setiap bangsa aturan dalam hukum ekonomi berbeda-beda. 

 Hukum mengenai Perekonomian di Indonesia diatur dalam pasal 33  UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

(2)    Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3)    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(4)    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hukum Ekonomi di Indonesia juga harus mampu memegang amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berisi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

            Hukum ekonomi di Indonesia, beberapa  bisa dilihat dalam UUD 1945 seperti tulisan diatas.  Jadi kembali lagi setiap aturan atau hukum di Indonesia pastinya akan berlandaskan kepada UUD 1945 dan Pancasila.  Pelaksanaan hukum ekonomi sebaiknya selalu diawasi oleh pemerintah agar selalu meningkat dalam perkembangannya.  Bila pemerintah tidak campur tangan dalam mengawasi pelaksanaan hukum ekonomi, nantinya kemungkinan dapat mengalami kemunduran.